Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah keberagaman wilayah yang luas. Menjaga kedaulatan dan keamanan di perairan Indonesia yang terbentang begitu luas merupakan tugas yang tidak mudah. Namun, hal ini tidak membuat aparat penegak hukum menyerah.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, “Tantangan dan strategi penegakan hukum di laut Indonesia memerlukan kerjasama antar lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional”. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Strategi penegakan hukum di laut Indonesia juga melibatkan penggunaan teknologi canggih. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar, “Pemanfaatan teknologi seperti satelit dan sistem informasi geospasial dapat membantu memantau aktivitas ilegal di perairan Indonesia”. Dengan demikian, penegakan hukum di laut Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Namun, meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Riza Damanik, “Korupsi dan kolusi di dalam institusi penegak hukum laut Indonesia masih menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan”.

Dengan begitu, tantangan dan strategi penegakan hukum di laut Indonesia harus terus diupayakan demi menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, serta upaya pencegahan korupsi dan kolusi diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara maritim yang kuat dan terhormat di mata dunia.