Peran Hukum Maritim dalam Penanganan Tindak Pidana Laut sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum maritim merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan di laut, termasuk tindak pidana yang terjadi di perairan.

Menurut Pakar Hukum Maritim, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, peran hukum maritim sangatlah vital dalam menangani tindak pidana laut. Beliau menegaskan bahwa penegakan hukum di laut harus dilakukan secara tegas dan adil, agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana laut.

Salah satu contoh peran hukum maritim dalam penanganan tindak pidana laut adalah melalui kerjasama antar negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang menyebutkan bahwa kerjasama lintas negara sangatlah penting dalam menangani tindak pidana laut, terutama dalam hal penegakan hukum.

Tindak pidana laut sendiri dapat berupa pencurian ikan, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penegakan hukum maritim harus dilakukan secara intensif dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam hal ini, Polisi Perairan dan Kapal Patroli harus bekerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Keamanan Laut. Hanya dengan kerjasama yang baik, penanganan tindak pidana laut dapat dilakukan secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum maritim sangatlah krusial dalam menangani tindak pidana laut. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara agar keamanan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus turut serta dalam menjaga keamanan laut Indonesia melalui penegakan hukum maritim yang kuat dan efektif.