Penegakan Hukum Laut di Indonesia: Tantangan dan Upaya Peningkatan


Penegakan Hukum Laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang terus-menerus untuk ditingkatkan. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, penegakan hukum laut di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya jumlah personel dan fasilitas yang memadai.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 95.000 km garis pantai, menjadikannya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun, dengan wilayah yang begitu luas, penegakan hukum laut menjadi sebuah tantangan yang kompleks.

Upaya peningkatan penegakan hukum laut di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kita perlu meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait dalam penegakan hukum laut, baik di tingkat nasional maupun regional.”

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara Bakamla, TNI AL, Polisi Perairan, dan lembaga terkait lainnya. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kerja sama antar lembaga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia.”

Selain itu, peningkatan kapasitas personel dan fasilitas juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Indonesia perlu meningkatkan jumlah kapal patroli dan peralatan penegakan hukum laut untuk dapat mengawasi wilayah perairan yang begitu luas.”

Dengan adanya upaya peningkatan penegakan hukum laut di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di laut, serta melindungi sumber daya kelautan yang begitu kaya di negara ini. Sebagai negara maritim, penegakan hukum laut merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan.